Perceraian

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perceraian atas satu perkawinan harus diputuskan oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama di Indonesia.  Walaupun Perwakilan Republik Indonesia, dalam hal ini KBRI diberi hak untuk melaksanakan upacara pernikahan atas dua orang WNI yang beragama Islam, namun KBRI tidak mempunyai  wewenang untuk melaksanakan perceraian atas satu perkawinan yang telah dilakukan.

PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT DI LUAR NEGERI. Pasal 66 ayat (4) UU No. 7/1989

  • Dalam hal PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilaksanakan di Indonesia. Permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT.
  • PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan (dalam masa 1 tahun setelah pasangan suami isteri kembali ke wilayah Indonesia), telah didaftarkan/dilaporkan pada KUA,  dimana suami atau isteri tersebut bertempat tinggal.  Permohonan perceraian diajukan kepada  PENGADILAN AGAMA di salah satu wilayah dimana bukti perkawinan telah dilaporkan.
  • PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan BELUM PERNAH didaftarkan/dilaporkan pada salah satu KUA dimana suami atau isteri bertempat tinggal.  Permohonan perceraian diajukan kepada PENGADILAN AGAMA  JAKARTA PUSAT.


Den Haag, 13 Pebruari 2003

 

Follow Us